Diversifikasi dan Pembangunan Infrastruktur Sebagai Solusi Permasalahan BBM

Semakin membengkaknya subsidi terhadap BBM mengharuskan pemerintah kembali mengeluarkan wacana menaikkan harga BBM, tetapi tidak seperti sebelumnya, rencana pemerintah kali ini tergolong lebih rumit dalam hal pelaksanaan teknisnya. Pemerintah berencana mempartisi harga BBM (premium) menjadi 2 klasifikasi : Rp.4500/liter untuk Angkutan Umum dan Kendaraan roda dua dan Rp.6500/liter untuk mobil pribadi. Disparitas harga yang cukup besar tentu dapat menimbulkan peluang-peluang kecurangan jika tidak diawasi dengan peraturan dan sistem pengawasan yang ketat. Contohnya, bukan tidak mungkin setelah membeli BBM, supir angkot lebih memilih menjual BBM yang dibelinya daripada menawarkan jasa angkotnya, karena tentu keuntungannya akan lebih menggiurkan.

Namun, bagaimanapun kita harus mengargai itikad baik pemerintah. Tetapi memang akan lebih baik momentum kenaikkan harga BBM ini diikuti dengan tindakan pemerintah untuk “banting setir” dari penggunaan BBM ke bahan bakar nonminyak bumi. Tanpa disadari kebergantungan Indonesia terhadap BBM sudah sangat parah. Padahal Indonesia memiliki sumber energi lain yang potensial untuk dikembangkan dengan lebih massif, seperti gas bumi dan batubara. Pada Blueprint  Pengelolaan Energi nasional (PEN) 2006-20025 pun disebutkan bahwa pada tahun 2025 penggunaan minyak bumi maksimun hanya 20% dari penggunaan enegri nasional, serta penggunaan Gas bumi dan batubara masing-masing 30% dan 35%. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya energi terbarukan seperti biomass, biogas, air, tenaga surya, hingga tenaga angin, meskipun sumbangan sumber energi ini terhadap konsumsi energi nasional tidak akan terlalu besar.

Upaya diversifikasi, khususnya dengan lebih mengoptimalkan penggunaan Gas Bumi dan batubara harus diikuti dengan pembangunan Infrastruktur, pembangunanan pipa-pipa saluran gas bumi dan sarana prasarana angkutan batubara harus segera dioptimalkan pembangunannya.

Karena permasalahan selama ini adalah adanya ketidak-match-an antara lokasi penggunaan energi yang utamanya berada di pulau Jawa dengan sumber energi yang berada di luar Jawa (Kalimantan dan Sumatera).

Maka momentum ini harus benar-benar menjadi momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan kedua hal itu, jangan sampai isu diversifikasi energi hanya digaungkan ketika wacana kenaikan harga BBM mencuat dan kembali redup setelahnya. Kemandirian enegri hanya bisa dicapai dengan political will yang kuat dari pemerintah dengan berpatok pada analisis cadangan dan konsumsi energi nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s