Hilirisasi Tambang At A Glance

 Pembahasan tentang aturan hilirisasi tambang masih dan akan terus relevan, setidaknya hingga 2017, saat deadline pelarangan ekspor dan tidak menutup kemungkinan pro-kontra setelahnya akan terus terjadi, karena aturan ini menyangkut kongsi para pemodal besar. Memahami aturan hilirisasi tidak bisa dilakukan setengah-setengah, perlu pemahaman sejak awal aturan ini diterbitkan, yakni saat UU No 4 tahun 2009 diorbitkan, bahkan akan lebih baik jika kita memahami history kebijakan industri tambang sejak awal. Agar kita dapat melihat aturan ini secara komprehensif. Tulisan ini akan membahas secara singkat, bagaimana aturan hilirisasi tambang ini. Titik tekannya pada alur aturannya.



aturan timeline

 

uu  minerba

Reformasi mengubah banyak hal, salah satu hal yang paling fundamental adalah ditetapkannya otonomi daerah. Penetapan otonomi daerah artinya kepala daerah memiliki kewenangan lebih dan ini tidak sesuai dengan kandungan UU No 11 tahun 1967 yang mengatakan pemberian Kuasa Pertambangan hanya dapat diberikan oleh Menteri (Pasal 4 ayat 1). Artinya UU No 11 Tahun 1967 tidak berlaku (sesuai) dengan era reformasi. Untuk mengisi kekosongan aturan di bidang pertambangan, akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, dengan cara paralel menyusun UU yang baru. Namun, praktis karena ketidakjelasan pemberi Ijin/Kuasa Pertambangan, pada fase ‘menunggu’ ini tidak ada kegiatan eksplorasi baru.

Setelah 4 tahun digodok, 12 Januari 2009 akhirnya UU Pertambangan yang baru diterbitkan, yakni UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain perubahan mekanisme (nama) kuasa dari Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/ PKP2B ke IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan wewenang daerah yang lebih besar. Setidaknya UU Minerba mengandung 2 inti pokok lainnya, yakni : Hilirisasi dan Renegosiasi. Hilirisasi tercantum dalam pasal 95, 103, dan 170.

Pernyataan tentang hilirisasi pada tahap ini cukup jelas, namun yang menjadi masalah adalah tidak (belum) ada kejelasan sampai berapa persen sebuah mineral dikatakan sudah dimurnikan dan dinyatakan boleh ekspor.

Peraturan Menteri yang mengatur lebih detail tentang UU Minerba ini akhirnya muncul pada tahun 2012, 3 tahun setelah UU Minerba terbit, yakni Permen No 7/2012, jeda yang cukup lama. Permen ini mengatur kadar syarat mineral yang boleh di ekspor, salah satu yang paling menjadi perhatian adalah Tembaga, karena Tembaga adalah komoditas yang selama ini di produksi oleh PT. Freeport dan PT. Newmont.

Dalam Permen itu, syarat batas tembaga boleh diekspor adalah 99.9%, sementara kadar yang selama ini sudah dikelola oleh PT Freeport maupun Newmont melalui proses pengolahan bahan galian (bukan smelter) berkisar 25-30%, artinya tetap tidak boleh ekspor.

Permen 7/2012 mengalami 2 kali perubahan menjadi 11/2012 hingga Permen 20/2013. Namun, secara garis besar konten dari permen itu tidak ada yang berubah signifikan. Lihat tabel perbandingan berikut.

tabel perbandingan

Selama Waktu jeda 5 tahun dari terbitnya UU Minerba hingga waktu deadline 12 Januari 2014 cukup banyak terjadi beberapa hal, mulai dari ekspor besar-besaran beberapa komoditas seperti ekspor bijih nikel meningkat 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen, hingga gugatan dan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan besar, terutama Freeport dan Newmont. Puluhan dokumen itikad baik untuk membangun smelter masuk ke Kementrian ESDM, namun sayangnya setelah melalui proses seleksi, hanya segelintir yang benar-benar serius ingin membangun smelter, yang lain masih terus berusaha menggoyang aturan ini.

 

Ketika Deadline Datang

12 Januari 2014 kian dekat, pemerintah dilanda dilema :

  1. Tetap bersikeras menetapkan pelarangan ekspor dengan dampak berhentinya perusahaan tambang karena belum siap dengan smelter dan akhirnya terjadi PHK besar-besaran
  2. Memberikan ekstra time dengan konsekuensi sebuah ketidaktegasan aturan, dampak jangka panjangnya muncul paradigma “konstitusi dapat diatur jika industri belum siap”.

 

Pemerintah akhirnya memilih jalan kedua dengan diorbitkannya PP No 1 Tahun 2014, Permen No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 6 tahun 2014.

Hal yang paling mengguncangkan ada pada Permen No 1 tahun 2014, karena kadar syarat ekspor tembaga (produk Freeport dan Newmont) menjadi 15%. Artinya Freeport dan Newmont masih tetap bisa ekspor, how a concidience! Meskipun PMK memberikan syarat harus membayar bea keluar yang nilainya meningkat tiap semesternya.

bea keluar

 

Hilirisasi Hari Ini

Keringanan ekspor yang diberikan kepada Freeport dan Newmont faktanya masih dianggap sebuah beban bagi mereka, karena bea keluar yang harus dikeluarkan.hari-hari ini lobi-lobi terus dilancarkan, kabar teranyar pemerintah akan menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) bagi Freeport, Newmont dan Vale. SPE diterbitkan bersamaan dengan dibentuknya tim Independen dibawah Kementrian ESDM. SPE diberikan kepada perusahaan yang dianggap sudah beritikad akan membangun smelter dengan bukti uang jaminan dan pengawasan pengembangan pembangunan smelter oleh tim Independen. Dengan diberikannya SPE maka perusahaan tersebut dapat melakukan ekspor dengan keringanan (relaksasi) bea keluar.

 

Penutup

Perjalanan Hilirasi tambang masih cukup panjang, seperti saja sebutkan diawal, setidaknya sampai 2017 ketika deadline pelarangan ekspor. Hilirisasi tambang adalah salah satu jalan mengembalikan amanat konstitusi agar kekayaan bangsa ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka menjadi tugas penting bagi kita untuk terus mengawalnya. Memastikan pelarangan ekspor raw material sehingga terjadi pembangunan smelter terjadi, lebih jauh lagi pembangunan smelter akan berdampak berkembangnya industri lainnya. Mari terus kawal.

“Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari bahwa mereka adalah “the happy selected few” yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya.” 

(Soe Hok Gie, Cacatan Seorang Demonstran)

 

*Hilirisasi Tambang akan jadi salah satu isu yang akan terus dikawal KM-ITB satu tahun kedepan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s