Catatan Diskusi dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Keterangan

Tim Reformasi : Faisal Basri, Agung Wicaksono (UKP4) Fahmi Riadi (UGM).

KM-ITB : Jeffry, Timy, Rico, Denny, Nugraha

 

Waktu : Senin 8 Desember 2014.

Tempat : Sekretariat Tim Reformasi Tata Kelola Migas Jl. Plaju 19 Jakarta Pusat

 

Prolog

Pertengahan November kita mendapat sebuah kabar gembira, melalui SK Menteri ESDM, 16 November 2014 Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibentuk. Tim ini seolah menjadi angin segar perubahan ditengah carut marut industri migas bangsa ini.

Carut marut industri migas dimulai sejak UU Migas No 22 Tahun 2001 diorbitkan. UU ini merupakan hasil tekanan tekanan IMF dan USAID sebagai syarat pinjaman pemerintah RI pasca krisis moneter 1998. Hal ini tertera dalam resmi USAID

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production. A more efficient oil and gas sector will lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oil and gas legislation.”

Cek lengkapnya di http://ww.imf.org/external/np/loi/2000/id/01/index.htm

Terdapat beberapa catatan permasalahan dari UU Migas ini :

  1. Menurunkan kedudukan negara

Pembentukan BP Migas (sekarang SKK migas) yang merupakan perwakilan pemerintah berbentuk BHMN bukan BUMN menyebabkan sistem bisnis dibawah naungan UU Migas adalah B (kontraktor) to G (SKK Migas). Hal ini sama saja menyamakan kedudukan negara dengan kontraktor. Selain itu, dalam sistem bisnis B to G, ketika terjadi sengketa dan dibawa ke arbitrase internasional, jika SKK migas kalah, yang akan disita adalah aset negara. aset bangsa ini.

 

  1. Penganaktirian NOC (Pertamina)

Dibawah UU ini, Pertamina seolah dianaktirikan di rumahnya sendiri, dalam pengusahaan lapangan migas baru, Pertamina disamakan dengan kontraktor asing, tidak ada sama sekali privilege yang diberikan. Tender dilakukan SKK Migas dan Pertamina ikut tender sama dengan kontraktor lainnya. Maka tidak heran hari ini kita menguasai hulu migas sebesar 18%.

 

  1. Tidak Investor Friendly

Dibawah UU No 8 tahun 1971 jalur pengusahaan migas adalah sebagai berikut investor-Pertamina-Pemboran sumur. Sementara dibawah UU 22 tahun 2001, jalurnya kurang lebih menjadi sebagai berikut investor-Ditjen Migas-BP Migas-Bea Cukai-Pemda-Pemboran sumur.sanagt panjang. Belum lagi fakta banyaknya pajak yang dibebankan kepada kontraktor selama tahap eksplorasi. Industri migas adalah industri padat modal, padat teknologi dan beresiko tinggi. Wajar jika minim investor yang ingin menanamkan modalnya untuk eksporasi sumur-sumur migas baru. Dampaknya bisa kita lihat hari ini, eksplorasi sumur-sumur migas baru minim dan lifting minyak kita diproduksi dari sumur-sumur tua.

 

Suara-suara menentang keberadaan UU 22/2001 sudah ramai sejak UU ini pertama kali diorbitkan hingga terakhir Mahkamah Konsitusi memcabut beberapa pasal dalam UU ini. Sejak 2010 DPR periode 2009-2014 sudah memasukkan pembahasan UU Migas baru untuk menggantikan UU 22/2001 dalam Program Legislasi Nasional. Namun sayangnya sampai pergantiaan anggota DPR ini, belum ada kejelasan bagaimana kelanjutan UU migas baru.

Wajar jika kemudian pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas membawa harapan yang begitu besar. tim ini sesuai arahan Menteri ESDM memiliki 4 tugas :

 

  1. Meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir
  2. Menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien
  3. Mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
  4. Mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

 

Hasil Diskusi

Sebelumnya perlu diperjelas baru tim reformasi bukanlah sebuah badan eksekutif, tugas tim ini hanyalah memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM, untuk selanjutnya Kementrian ESDM yang akan mengambil keputusan atas rekomendasi yang diberikan.

Tim ini memiliki target per periode waktunya, sebagai contoh untuk 2 minggu awal ini target mereka adalah mengkaji dan memberikan rekomendasi keberadaan Petral dan Formula perhitungan BBM sehingga dapat dilakukan transparansi.

Setelah berdiskusi cukup panjang dan melihat bagaimana arah rekomendasi dan pemikiran tim ini ada beberapa poin yang kami dapatkan.

  1. Fungsi Pertamina

Pertamina tidak akan dikembalikan sebagai operator sekaligus regulator seperti pada UU 8 tahun 1971. “sikap tim ini jelas, tidak akan ‘kembali’ ke UU No 8 Tahun 1971” begitu disampaikan Faisal Basri.

Tetapi dalam setiap pengusahaan lapangan migas baru, pertamina akan mendapat privilege, penawaran pertama akan diberikan kepada Pertamina.

 

  1. Keberadaan petral

Tim ini masih mengkaji keberadaan anak perusahaan Pertamina ini, tim mengatakan menyayangkan jika Petral tugasnya hanya sebagai importir BBM.  Jika membandingkan dengan ‘Petral’ lain yang dimiliki Saudi Aramco, Conoco, Shell, Chevron dll, tugas “pertal” mereka selain Impor juga ekspor minyak mentah.

 

  1. Petroleum Fund

Tim akan mengusulkan adanya Petroleum Fund ini. Fyi, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Dalam RUU Migas baru sempat muncul wacana ini, dengan tujuan  kegiatan penggantian energi fosil, pengembangan energi terbarukan dan kepentingan generasi mendatang. Namun, dari Tim tata Kelola, sampai saat ini belum terlalu mengkaji kemana arah petroleum fund akan digunakan.

 

  1. Keberadaan SKK Migas

Akan dibentuk BUMN lain yang bertugas sebagi regulator, intinya tim ini sepakat bahwa sistem yang ada sekarang ini (B to G), tidak benar dan merendahkan negara.

 

  1. IPO

“IPO tidak akan dilakukan, ini sikap tim” tegas Faisal Basri.

Mekanisme yang akan dijalankan memang melakukan transparansi melalui memasukkan Pertamina sebagai non-listed public company (usul Tim, tetapi belum final), artinya Pertamina harus menjadi perushaan yang terdaftar di bursa namun sahamnya tidak dijual. Dengan menjadi perusahaan terbuka masyarakat akan ikut mengawasi dan ada kewajiban bagi Pertamina untuk membuat laporan rutin soal laporan kinerja keuangan.

Penutup

 

Tim ini sangat terbuka dengan masukan, ide dan kajian-kajian semua pihak. Mereka juga sangat senang jika ada mahasiswa yang ingin memberikan kajiannya. Sekretariat mereka terbuka untuk mahasiswa yang ingin berdiskusi.

Mengutip perkataan faisal Basri “Tim ini bukan dibentuk untuk basa-basi”.

Tugas kita untuk terus mengawal keberadaan tim ini dan memastikan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan yang seharusnya.

 

Bagi teman-teman yang ingin memberikan kajiannya bisa ke reformasimigas@gmail.com atau kontak saya untuk menghubungi sekretaris Faisal Basri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s