#1 Norwegian Model dan Format SKK Migas

Norwegian Model. Ditiap negara tata kelola migas dibedakan dari peletakan fungsi berikut: regulasi, policy (kebijakan) dan bisnis. Ada negara yang tegas memisahkan ketiga fungsi ini, ada negara yang menggabungkan fungsi bisnis dan regulasi. Norwegia model mengacu pada konsep ketiga fungs tata kelola itu di Norwegia sejak 1972. Negara ini memisahkan secara tegas fungsi ketiganya pada 3 lembaga, NOC Staoil yang memegang peran bisnis, Ministry of Petroleum and Energy. Untuk policy dan Norwegian PetroleumDirectorate(NPD) untuk regulasi.

Norwegia Model

Indonesia pernah mencoba keduanya, penggabungan fungsi bisnis-regulasi pada masa UU 8/1971 dan pemisahan secara tegas ketiganya dibawah UU 22/2001 dengan dibentuknya BP/SKK Migas. Perbincanangan mana tipe yang tepat bagi Indonesia kembali menghangat dengan digodoknya UU Migas oleh Komisi VII DPR periode 2014-2019.

Sebelumnya, tipe Norwegian Model dibawah UU Migas 22/2001 dianggap tidak tepat, opini ini dibangun atas 2 argumentasi. Pertama, tipe ini melecahkan negara karena pembentukan BP/SKK Migas menyebabkan sistem bisnis menjadi B to G, sehingga berpotensi menyeret aset negara jika terjadi gugatan ke arbitrse Internasional. Kehadirnan BP/SKK Migas juga dianggap mereduksi peran negara hanya sampai tahap pengawasan, bukan pengelolaan. Kedua, sebagai NOC, harusnya Pertamina diberika privilege, penerapan Norwegia’s Model dianggap emnghilangkan privilege ini.

Argumentasi pertama gugur oleh kasus Exxonmobile di Venezuela, meskipun sistem bisnis Venezuela B to B, nyatanya Exxon tetap meggugat pemerintah Venezuela ketika terjadi konflik di arbitrase internasional.Argumentasi kedua dipatahkan oleh fakta dibanyak negara pengguna konsep Norwegia Model, privilege terhadap NOC tetap diberikan tanpa menjadikan NOC memegang fungsi ganda; bisnis dan regulasi.

Lalu bagaimana konsep yang tepat bagi Indonesia?

Kementrian ESDM mengajukan konsep Norwegian Model ala UU Migas 22/2001 dengan sedikit penyesuaian, menjadikan BP/SKK Migas sebagai BUMN khusus (tidak mengacu pada UU BUMN), konsep ini bisa dikatakan sebagai win-win solution, menerapkan Norwegia’s Model dengan tetap menjaga makna “pengelolaan negara terhadap kekayaan alam” sesuai UUD 1945 pasal 33. Yang perlu ditekankan, perlu ada statement jelas untuk memberikan privilege terhadap Pertamina dalam blok migas baru atau blok migas habis kontrak.

Yuk diskusi yuk😀 ask.fm/DennyRezaK
@dennyrezak

Bahan Bacaan
Buku Ekonomi Migas Benny Lubiantara
Paper “Exporting the ‘‘Norwegian Model’’: The effect of administrative design on oil sector performance”, Thurber dkk (peneliti Depatemen Energy dan Sustainable Stanford University).

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s