Mempertegas Sikap Terhadap Freeport Indonesia

Jika mengacu pada PP 77/2014, seharusnya terhitung 14 Oktober 2015 PT Freeport Indonesia sudah memulai proses penawaran divestasi mereka kepada pemerintah Indonesia. Sebagaimana diatur PP tersebut, mekanisme divestasi diatur berjenjang dengan urutan penawaran dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan terakhir adalah swasta nasional[1]. Namun hingga hari ini Freeport Indonesia belum melakukan proses penawaran divestasi saham kepada pemerintah pusat. Sejak awal sangat jelas PT Freeport Indonesia akan tetap kekeuh memastikan perpanjangan kontrak terlebih dahulu baru kemudian melakukan proses divestasi, sebagaimana sering disampaikan RIza Pratama (juru bicara Freeport Indonesia) kepada media. Padahal jelas PP 77/2014 mengatur bahwa pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak habis, yaitu 2019.

Ini bukan kali pertama Freeport Indonesia tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, catatan buruk lainnya dapat kiat lihat pada aturan hilirisasi tambang dimana Freeport tidak mempersiapkan apapun hingga 12 Januari 2014 lalu, janji mereka untuk membangun smelter di Gresik yang hingga hari ini progresnya masih sangat minim, padahal kebijakan pemerintah sangat jelas, pada 2017 tidak ada lagi ekspor raw materials, jika hari ini saja Feasibility Study smelter Gresik belum ada, bagaimana mungkin sebelum 2017 smelter akan terbangun?

Kebiasaan perusahaan emas terbesar di dunia dan perusahaan tembaga terbesar ketiga di dunia ini setidaknya didasari oleh dua hal: Pertama, harus diakui,  ketidaktegasan pemerintah turut andil. Kedua, ketidakniatan PT Freeport Indonesia itu sendiri. Secara sistem industri pertambangan memang belum terlalu baik, karena industri ini belum memiliki satu pegangan bersama atau roadmap “kemana kekayaan mineral dan batubara Indonesia akan dibawa”. Ketidakhadiran roadmap menghasilkan terbitnya aturan yang serampangan, hal ini semakin diperburuk dengan minimnya kajian dari peraturan yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya perubahana-perubahan aturan dalam kasus hilirisasi tambang. PP dan Permen 1/2014 yang digodong hanya dalam waktu satu malam salah satu contohnya.

Kedua, ketidakniatan Freeport Indonesia. Freeport memang bedebah, setidaknya begitulah pemikiran kebanyakan masyarakat Indonesia (termasuk saya). Ketidakniatan meraka dapat dilhat dari kasus-kasus berikut: Freeport Indonesia yang tidak membayar royalti emas di era 1980an, kerusakan lingkungan hingga isu sosial yang melibatkan aparat lokal. Hal yang lebih mengerikan adalah Freeport Indonesia terlihat memandang rendah pemerintah Indonesia. Ketidakpatuhan mereka terhadap aturan karena mereka minim respect terhadap pemerintah Indonesia.

freeport rio tinto

Dalam perjanjian kerjasama antara PTFI dengan Rio Tinto yang tidak dipublish secara luas ini terlihat terdapat kerjasama antara PTFI dengan Rio Tinto yang mengikat kesepakatan revenue and cost sharing SETELAH TAHUN 2021!! Inilah mengapa saya menyebut Freeport sangat tidak memiliki respect terhadap pemerintah Indonesia, bagaimana mungkin mereka dengan mudahnya membuat perjanjian kerjasama dengan pihak luar terkait kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Dan ini juga yang menjadi alasan Freeport sangat ngotot untuk memperpanjang kontrak di Indonesia.

What to do?

Kuncinya, ada di pemerintah Indonesia, jika dalam hal waktu divestasi ini pemerintah tidak melakukan peneguran terhadap Freeport Indonesia, maka bukan tidak mungkin Freeport Indonesia akan terus mengulur waktu divestasi saham mereka. Ini dampak short term, dampak jangka panjangnya bukan tidak mungkin Freeport Indonesia akan semakin tidak respect terhadap pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, ketegasan pemerintah Indonesia dibutuhkan bukan hanya untuk divestasi saham ini saja, tetapi juga dalam hal aturan-aturan yang akan diterbitkan di masa datang.

 

[1] Perlu dijadikan catatan, dalam PP 23/2010, yang merupakan PP awal dari PP 77/2014, disebutkan yang dimaksud badan usaha swasta nasioanl adalah badan usaha dengan kepemilikan saham 100% dalam negeri.

One thought on “Mempertegas Sikap Terhadap Freeport Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s